Mendapatkan Data Cell Site/Cell Tower untuk Lokasi Pengguna

Pasal 41 UU Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur kewajiban perekaman data atas pengguna jasa telekomunikasi yang terdiri atas 2 (dua) jenis perekaman yaitu:

  1. Perekaman Pemakaian Fasilitas Telekomunikasi yaitu perekaman yang dilakukan penyelenggara jasa telekomunikasi yang bersifat wajib (mandatory) untuk keperluan pengguna jasa telekomunikasi itu sendiri, seperti perekaman rincian data tagihan (billing) dan lain-lain.
  2. Perekaman Informasi yaitu perekaman informasi tertentu yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan, seperti rekaman percakapan antarpihak yang bertelekomunikasi.

Selanjutnya catatan/rekaman berupa rincian jasa pemakaian tersebut wajib disimpan oleh operator seluler sekurang-kurangnya 3 (bulan) sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 PP 52/2000.  Sesuai dengan ketentuan tersebut, catatan/rekaman terdiri atas:

  1. Data Pemakaian; data yang berisi rincian panggilan keluar (outgoing) pengguna jasa selama pemakaian jasa telekomunikasi.
  2. Data Rekaman; data yang berisi rincian panggilan masuk (incoming) pengguna jasa dan rekaman rincian pemakaian berupa rekaman pembicaraan dan rekaman teks pesan masuk dan keluar pengguna jasa.

Data pemakaian yang ada dalam sistem milik provider lebih dikenal sebagai Call Detail Record (CDR).  Data tersebut bersifat rahasia sesuai ayat 1 pasal 42 UU Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur pada pasal 57 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juga rupiah).

Pengecualian kerahasiaan informasi milik pengguna jasa telekomunikasi diatur pada ayat 2 pasal 42 yaitu untuk keperluan proses peradilan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  2. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Aturan lebih rinci dari ketentuan tersebut di atas terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 yaitu pada Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 dengan simpulan sebagai berikut:

  • Ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kapolri;
  • Permintaan tertulis tersebut ditembuskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika;
  • Rekaman harus merinci obyek yang direkam, masa rekaman, dan waktu laporan;
  • Hasil rekaman disampaikan secara tertulis kepada Jaksa Agung dan/atau Kapolri atau penyidik secara rahasia.

Belum ada format baku untuk pengajuan surat kepada provider terkait kebutuhan CDR terutama terkait data lokasi.  Namun, para pembaca bisa menggunakan template sebagai berikut:

To Custodian of Records (provider),

This is not a request for call detail records, but for the locations of cell towers only. Provide the following information regarding cell tower locations for the following areas containing cell towers actively in service between August 1, 2014 and August 31, 2014. For a 15 mile radius of downtown Atlanta, Georgia.

Include the below cell tower information:

  • LAC or NEID/ REPOLL/ SWITCH;
  • LAC/ NEID/ REPOLL/ SWITCH NAME or ID;
  • Tower number;
  • Sector number;
  • Latitude;
  • Longitude;
  • Sector azimuth;
  • Horizontal beam width if known.

Records to be provided on CD or via email in Microsoft Excel format or as comma delimited text files (. txt) as well as paper or printed format for certification purposes.

Please send the email response to this attorney at: youremail@ someemailaddress.com.